PKH KAB LEBAK

Catatan perjalan ke India Jakarta (Oktober 2017) - Sebagai negara berpenduduk 1,3 miliar dan menempati urutan kedua setelah China sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, India menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup serius. Asian Development Bank mencatat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di negara ini mencapai 21,9 persen dari total jumlah penduduk. Sementara proporsi masyarakat bekerja yang berada dalam kelompok daya beli di bawah $1.90 per hari mencapai 17,9%. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, Pemerintah India sadar betul bahwa cara tercepat untuk menjangkau dan mengentaskan warga dari kemiskinan adalah memafaaatkan teknologi informasi.  Selama lima tahun terakhir, Pemerintah India telah sukses menerapkan identitas unik bernama Aadhaar yang menjadi identitas tunggal bagi warga India sekaligus basis data dalam distribusi bansos. Setiap orang harus memiliki Aadhaar yang didalamnya telah dilengkapi dengan data demografi seperti usia, jenis k

BUAYAN - Pemerintah Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, memiliki cara unik agar warganya yang sudah mampu tidak lagi meminta jatah Raskin/Rastra. Yakni dengan cara membuat stiker yang dipasang di setiap rumah penerima beras bantuan dari pemerintah itu. Inilah stiker yang membuat warga mampu Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, enggan terima jatah beras RaskinDalam stiker tersebut tertera tulisan "Saya benar-benar keluarga miskin yang layak menerima beras miskin/beras sejahtera. Ya Allah sejahterakanlah saudara kami yang miskin ini, tapi apabila mereka berpura-pura miskin, maka adzab-Mu amatlah pedih". Kepala Desa Banyumudal, Eko Supriyatno, mengatakan inovasi tersebut cukup efektif karena ada warga mampu yang tadinya selalu menerima jatah Raskin/Rastra saat ini sudah tidak lagi meminta jatah.   "Dengan adanya stiker ini, ada 19 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengundurkan diri, yang kemudian jatahnya itu dialihkan ke desa lain," terang Eko Supriyatno, pada acara Pen

Pencairan bantuan sosial non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 akan segera dilaksanakan pada bulan November . “Agustus Tuntas akan kita terapkan lagi di November Tuntas” ungkap Harry Hikmat, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Seperti diketahui, Bulan Agustus lalu adalah pencairan tahap 3 Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2017 ini dan hal tersebut cukup memberikan dampak positif dalam penyaluran bantuan sosial non-tunai PKH dan kesuksesan tersebut akan kembali diulang pada Bulan November mendatang, terang Harry pada saat memaparkan Kebijakan Validasi Kepesertaan PKH pada kegiatan Coaching Fasilitator Bimbingan Teknis Validasi 2017 di Jakarta, kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga tersebut berlangsung selama 4 hari, sejak 27 Oktober s.d 30 Oktober 2017 dan diikuti oleh 672 orang. Terdiri dari Koordinator Wilayah, Kooodinator Kabupaten, dan Koordinator Kota PKH se-Indonesia. Bagi Kemensos,

Friday, October 27, 2017 Bantuan Sosial Tak Lagi Pakai ATM, Namun Sistem Biometrik Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan penyaluran dana bantuan sosial nontunai berpotensi tak lagi menggunakan kartu anjungan tunai mandiri (ATM), tetapi melalui sistem biometrik. Sekadar informasi, skema biometrik adalah sistem identifikasi personal melalui karakteristik biologi seperti sidik jari hingga sensor retina. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Soeratin menyampaikan, sistem ini digunakan karena sebagian besar masyarakat penerima bantuan tidak mengerti cara menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang ternyata lupa nomor identitas pribadi (PIN). Bahkan ada pula masyarakat yang sampai memaku kartunya karena takut hilang sehingga fungsi kartu justru menjadi rusak. “Kalau kartu tertelan di mesin ATM, masyarakat langsung panik. Maka kami mencoba pendekatan elektrifikasi dengan biometri. Ini akan memudahkan masyara

Kemensos Bentuk Tim Deteksi Dini Konflik Sosial Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza) JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial menerjunkan 1.550 tim deteksi dini konflik sosial. Nantinya tim tersebut akan disebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang rawan konflik sesuai peta rawan konflik Kementeran Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. "Deteksi dini ini penting sebagai rekomendasi kebijakan supaya konflik bisa dicegah sebelum telanjur pecah," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2017). Khofifah mengatakan, salah satu cara mencegah terjadinya konflik sosial adalah dengan mengedepankan kearifan lokal dan memaksimalkan peran tokoh lokal. Menurut dia, kearifan lokal di setiap daerah adalah kekuatan yang mampu meredam potensi konflik. Hal itu sekaligus membentengi masyarakat dari masuknya paham-paham yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara peran tokoh lo

Jakarta (24/10) - Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjadi narasumber pada acara Social Protection Training yang diselenggarakan oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) bersama Chank dari World Bank dan Michael Samson, Director of Research Economic Policy Research Institute Cape Town - South Africa di Kedutaan Besar Australia. Pada kesempatan tersebut, Harry  memaparkan tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Mengambil istilah dari Mensos "Revolution of Social Assistance in Indonesia". Harry menjelaskan tiga hal yang menjadi revolusi yang dilakukan pemerintah terkait transformasi penyaluran bantuan PKH dari tunai ke non tunai, yaitu diluncurkannya KKS. Kartu yang memiliki dua fungsi, sebagai e-wallet dan saving account sekaligus. Kedua, yaitu sebagai interoperabilitas yg memudahkan penerima mengambil bantuan dimanapun, sepanjang bank tersebut masih dalam gabungan Himbara. Ketiga, salah satu inovasi dari Kemensos dan HIMBARA adala

Mensos Pastikan Penerima PKH Tepat Sasaran dengan Program Ini JAKARTA, NETRALNEWS.COM  - Menteri Sosial (Mensos)  Khofifah Indar Parawansa  memastikan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran. Salah satunya melalui program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) besutan pusat data dan informasi Kementerian Sosial (Kemensos). SIKS-NG adalah alat yang telah dimutakhirkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)  Kemensos  yang digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Penggunannya sendiri bisa dilakukan secara online maupun offline. Data yang terdapat dalam SIKS-NG sudah berupa By Name By Address. "Jadi selama ini ada yang meragukan, tepat sasaran tidak bantuan sosial (bansos). Ini akurat, real time ," kata Khofifah saat Konferensi Pers 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor  Kemensos  di Jakarta, Kamis (19/10/2017). Khofifah mengatakan, data yang terdapat dalam SIKS-NG basis datanya adalah dari Basis Da

Rangkasbitung, 20 Okt 2017 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga ( P2K2 ) di salah satu kelompok binaanya di daerah kelurahan Muara Ciujung Timur. " Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini guna meningkatkan kemampuan keluarga dalam berbagai hal, pada kali ini di berikan pemahaman tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik" ujar Sri Bekti Agustini pendamping kecamatan Rangkasbitung Kegiatan P2K2 ini dilaksanakan pada setiap kelompok binaan masing-masing dampingan nya. Dan diharapkan setelah mendapatkan materi P2K2 ini masyarakat berubah pola pikirnya untuk tidak mengandalkan bantuan keuangan dari PKH saja. Ketika dimintai keterangan kepada ibu peserta PKH mengatakan " Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali buat kami, karena kami bisa lebih tau tentang bagaimana cqra menjadi orang tua yangvlebih baik lagi " kata ibu Eti setelah kegiatan ini berakhir.

400 ribu orang daftar calon pendamping Program Keluarga Harapan Kamis, 19 Oktober 2017 12:23 WIB Pewarta: Desi Purnamawati Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat memberi arahan kepada warga penerima bantuan saat kegiatan penyaluran bansos nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) di kawasan Penatih, Denpasar, Bali, Jumat (8/9/2017). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Lebak, 18 okt 2017 Kegiatan Operator PKH di kabupaten Lebak belakangan ini sedang disibukan dengan input data, baik itu input pemutakhiran, verifikasi fasdik,faskes serta data data lain terkait PKH di kabupaten Lebak. " memang sekarang- sekarang kami sedang di kejar deadline data oleh PPKH Pusat, tp insya allah kami jalani dengan senang hati walaupun sampai lembur, karena ini sudah menjadi tugas kami " ucap susilawati salah satu operator kabupaten lebak Dijadwalkan setelah kegiatan ini pun kedepan akan lebih sibuk lagi, karena akan ada data baru penerima bantuan PKH yang harus di input hasil dari validasi dari para pendamping di masing -  masing kecamatan yang ada di kabupaten lebak #(BHD)

Lebak, 17 oktober 20017 Pada hari ini para pendamping PKH berkumpul untuk melaksanakan salah satu tugasnya yaitu FDS ( family development session ) atau P2K2 ( pertemuan peningkatan kapasitas keluarga ). Para pendamping PKH di bekali materi-materi tentang hal tersebut di taranya yaitu bagaimana 'menjadi orang tua yang lebih baik" " kegiatan ini sudah menjadi tupoksi dalam pendampingan PKH, kegiatan FDS harus dilaksanakan oleh semua pendamping PKH, tujuan kegiatan ini agar nanti pendampin g bisa menjelaskan ke KPM binaanya, dan diharapkan bisa merubah pola fikir Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) PKH " ujar Iswadi Mista sebagai Koordinator Kabupaten PKH adapun materi yang akan disampaikan meliputi : Bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, bagaimana pengelolaan keuangan KPM PKH, Kesehatan, kekerasan pada anak, disabilitas dan lansia. " mudah-mudahan kegiatan ini bisa kami terapkan, baik secara pribadi maupun kepada KPM PKH binaan " ucap BAHUDI N sala