PKH KAB LEBAK

Thursday, November 2, 2017 Kemenko PMK Mantapkan Persiapan Penyaluran Bansos Nontunai dan Bantuan Pangan Nontunai Menko PMK Puan Maharani memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas peluncuran/kick off Perpres No.63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai serta rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai 2018 di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/11/2017).  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memantapkan persiapan penyaluran Bantuan Sosial Nontunai dan Bantuan Pangan Nontunai agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat bawah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Kami sampaikan bahwa sudah ada mekanisme kerja tim pengendali bantuan sosial nontunai dan juga bantuan pangan nontunai. Ketua timnya Menko PMK, wakilnya Kepala Bappenas plus kementerian/lembaga terkait ikut didalamnya, termasuk juga ada OJK," ujar Menko PMK Puan Maharani usai mem

Catatan perjalan ke India Jakarta (Oktober 2017) - Sebagai negara berpenduduk 1,3 miliar dan menempati urutan kedua setelah China sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, India menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup serius. Asian Development Bank mencatat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di negara ini mencapai 21,9 persen dari total jumlah penduduk. Sementara proporsi masyarakat bekerja yang berada dalam kelompok daya beli di bawah $1.90 per hari mencapai 17,9%. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, Pemerintah India sadar betul bahwa cara tercepat untuk menjangkau dan mengentaskan warga dari kemiskinan adalah memafaaatkan teknologi informasi.  Selama lima tahun terakhir, Pemerintah India telah sukses menerapkan identitas unik bernama Aadhaar yang menjadi identitas tunggal bagi warga India sekaligus basis data dalam distribusi bansos. Setiap orang harus memiliki Aadhaar yang didalamnya telah dilengkapi dengan data demografi seperti usia, jenis k

BUAYAN - Pemerintah Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, memiliki cara unik agar warganya yang sudah mampu tidak lagi meminta jatah Raskin/Rastra. Yakni dengan cara membuat stiker yang dipasang di setiap rumah penerima beras bantuan dari pemerintah itu. Inilah stiker yang membuat warga mampu Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, enggan terima jatah beras RaskinDalam stiker tersebut tertera tulisan "Saya benar-benar keluarga miskin yang layak menerima beras miskin/beras sejahtera. Ya Allah sejahterakanlah saudara kami yang miskin ini, tapi apabila mereka berpura-pura miskin, maka adzab-Mu amatlah pedih". Kepala Desa Banyumudal, Eko Supriyatno, mengatakan inovasi tersebut cukup efektif karena ada warga mampu yang tadinya selalu menerima jatah Raskin/Rastra saat ini sudah tidak lagi meminta jatah.   "Dengan adanya stiker ini, ada 19 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengundurkan diri, yang kemudian jatahnya itu dialihkan ke desa lain," terang Eko Supriyatno, pada acara Pen

Pencairan bantuan sosial non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 akan segera dilaksanakan pada bulan November . “Agustus Tuntas akan kita terapkan lagi di November Tuntas” ungkap Harry Hikmat, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Seperti diketahui, Bulan Agustus lalu adalah pencairan tahap 3 Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2017 ini dan hal tersebut cukup memberikan dampak positif dalam penyaluran bantuan sosial non-tunai PKH dan kesuksesan tersebut akan kembali diulang pada Bulan November mendatang, terang Harry pada saat memaparkan Kebijakan Validasi Kepesertaan PKH pada kegiatan Coaching Fasilitator Bimbingan Teknis Validasi 2017 di Jakarta, kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga tersebut berlangsung selama 4 hari, sejak 27 Oktober s.d 30 Oktober 2017 dan diikuti oleh 672 orang. Terdiri dari Koordinator Wilayah, Kooodinator Kabupaten, dan Koordinator Kota PKH se-Indonesia. Bagi Kemensos,

Friday, October 27, 2017 Bantuan Sosial Tak Lagi Pakai ATM, Namun Sistem Biometrik Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan penyaluran dana bantuan sosial nontunai berpotensi tak lagi menggunakan kartu anjungan tunai mandiri (ATM), tetapi melalui sistem biometrik. Sekadar informasi, skema biometrik adalah sistem identifikasi personal melalui karakteristik biologi seperti sidik jari hingga sensor retina. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Soeratin menyampaikan, sistem ini digunakan karena sebagian besar masyarakat penerima bantuan tidak mengerti cara menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang ternyata lupa nomor identitas pribadi (PIN). Bahkan ada pula masyarakat yang sampai memaku kartunya karena takut hilang sehingga fungsi kartu justru menjadi rusak. “Kalau kartu tertelan di mesin ATM, masyarakat langsung panik. Maka kami mencoba pendekatan elektrifikasi dengan biometri. Ini akan memudahkan masyara

Kemensos Bentuk Tim Deteksi Dini Konflik Sosial Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza) JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial menerjunkan 1.550 tim deteksi dini konflik sosial. Nantinya tim tersebut akan disebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang rawan konflik sesuai peta rawan konflik Kementeran Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. "Deteksi dini ini penting sebagai rekomendasi kebijakan supaya konflik bisa dicegah sebelum telanjur pecah," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2017). Khofifah mengatakan, salah satu cara mencegah terjadinya konflik sosial adalah dengan mengedepankan kearifan lokal dan memaksimalkan peran tokoh lokal. Menurut dia, kearifan lokal di setiap daerah adalah kekuatan yang mampu meredam potensi konflik. Hal itu sekaligus membentengi masyarakat dari masuknya paham-paham yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara peran tokoh lo