REVOLUSI BANSOS MUDAHKAN KPM PKH


Jakarta (24/10) - Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjadi narasumber pada acara Social Protection Training yang diselenggarakan oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) bersama Chank dari World Bank dan Michael Samson, Director of Research Economic Policy Research Institute Cape Town - South Africa di Kedutaan Besar Australia.

Pada kesempatan tersebut, Harry  memaparkan tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Mengambil istilah dari Mensos "Revolution of Social Assistance in Indonesia".

Harry menjelaskan tiga hal yang menjadi revolusi yang dilakukan pemerintah terkait transformasi penyaluran bantuan PKH dari tunai ke non tunai, yaitu diluncurkannya KKS. Kartu yang memiliki dua fungsi, sebagai e-wallet dan saving account sekaligus.

Kedua, yaitu sebagai interoperabilitas yg memudahkan penerima mengambil bantuan dimanapun, sepanjang bank tersebut masih dalam gabungan Himbara.

Ketiga, salah satu inovasi dari Kemensos dan HIMBARA adalah
mengenai Offline Electronik Data Cupture (EDC) untuk penyaluran bantuan sosial PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai solusi bagi daerah-daerah yang sulit terjangkau guna meluaskan jangkauan dan memudahkan penyaluran bantuan sosial non tunai  menuju 10 juta KPM PKH pada tahun 2018.

Hal ini sesuai dengan pesan yang selalu disampaikan oleh Menteri Sosial dimana setiap penerima manfaat (KPM) PKH dalam penyaluran bantuan sosial mendapatkan kualitas pelayanan yang setara, aman dan terjaga walaupun berada di wilayah Indonesia yang berkategori blankspot. (OHH/Linjamsos)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kemenko PMK Mantapkan Persiapan Penyaluran Bansos Nontunai dan Bantuan Pangan Nontunai

Gambar
Thursday, November 2, 2017 Kemenko PMK Mantapkan Persiapan Penyaluran Bansos Nontunai dan Bantuan Pangan Nontunai Menko PMK Puan Maharani memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas peluncuran/kick off Perpres No.63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai serta rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai 2018 di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/11/2017).  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memantapkan persiapan penyaluran Bantuan Sosial Nontunai dan Bantuan Pangan Nontunai agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat bawah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Kami sampaikan bahwa sudah ada mekanisme kerja tim pengendali bantuan sosial nontunai dan juga bantuan pangan nontunai. Ketua timnya Menko PMK, wakilnya Kepala Bappenas plus kementerian/lembaga terkait ikut didalamnya, termasuk juga ada OJK," ujar Menko PMK Puan Maharani usai mem...
Baca selengkapnya

PENERAPAN TEHNOLOGI OLEH NEGARA INDIA DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Catatan perjalan ke India Jakarta (Oktober 2017) - Sebagai negara berpenduduk 1,3 miliar dan menempati urutan kedua setelah China sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, India menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup serius. Asian Development Bank mencatat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di negara ini mencapai 21,9 persen dari total jumlah penduduk. Sementara proporsi masyarakat bekerja yang berada dalam kelompok daya beli di bawah $1.90 per hari mencapai 17,9%. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, Pemerintah India sadar betul bahwa cara tercepat untuk menjangkau dan mengentaskan warga dari kemiskinan adalah memafaaatkan teknologi informasi.  Selama lima tahun terakhir, Pemerintah India telah sukses menerapkan identitas unik bernama Aadhaar yang menjadi identitas tunggal bagi warga India sekaligus basis data dalam distribusi bansos. Setiap orang harus memiliki Aadhaar yang didalamnya telah dilengkapi dengan data demografi seperti usia, jen...
Baca selengkapnya

Mensos: Kartu Bansos RI Punya Fitur Paling Komplit di Dunia

Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa menyebut, kartu Program Keluarga Harapan ( PKH ) untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin diklaim sebagai pertama di dunia yang memiliki fitur tabungan ( saving account ) dan dompet elektronik ( e-wallet ). PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada rumah tangga sangat miskin dengan syarat. Program ini dalam dunia internasional dikenal sebagai program bantuan tunai bersyarat. Khofifah menjelaskan, kartu  PKH  di Indonesia didesain memiliki fitur sebagai tabungan dan dompet elektronik. Pemerintah, sambungnya, pernah meminta kepada Bank Dunia untuk melakukan perbandingan dengan 72 negara lain yang menyelenggarakan program bantuan serupa. "Hasilnya kartu dengan fitur-fitur  saving account  dan  e-wallet  ini adalah baru pertama kali di dunia sebagai alat menyalurkan bansos ke masyarakat," tuturnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis...
Baca selengkapnya